Puan pun meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.

kebijakan fiskal 2023, fokus penguatan SDM hingga ekonomi hijau

Kami berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang relatif berlebihan, mengingat tahun 2022 sebagai baseline RAPBN 2023 masih dipenuhi ketidakpastian akibat melonjaknya angka inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral AS, dan belum redanya tensi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Fraksi PKB, lanjut dia, memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 yang bertemakan `Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan` idealnya tidak semata-mata didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian.

Politikus PKS tersebut mengungkapkan, usulan tersebut disampaikan juga berdasarkan pertimbangan akan berakhirnya masa berlaku UU 2/2020 atau UU Covid-19 dan isu prioritas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, dan perlindungan anak.

Tema KEM-PPKF dan RKP Tahun 2023 yang menyelipkan frasa inklusif tentu mengandung makna dan harapan yang luar biasa agar kue pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, Komisi V DPR RI meminta Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan tahun anggaran 2022.

Jangan untuk impor dan yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas, ini momentum baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.